Profil penulis
49 karya publik ditemukan.
Komik Korupdor ini dibuat sedemikian rupa semata-mata untuk membangkitkan kembali kesadaran kita akan buruknya dampak korupsi. Dengan ilustrasi dan gaya bahasa bernuansa Melayu yang santai diharapkan komik ini nyaman untuk dibaca oleh kalangan mana pun.
Buku ini penulis mengulas bahwa tindak pidana korupsi yang sudah merajalela sangat sulit untuk diberantas, meskipun penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi terus digencarkan, bahkan melalui upaya yang luar biasa sekalipun, pembentukan KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun sepertinya kerja pemberantasan korupsi masih harus melalui jalan panjang, mengingat begitu sistemik dan meluasnya praktik korupsi di negeri ini. Satu hal yang ditengarai menjadi sumber betapa sistemik dan berjejaringnya praktik korupsi di Indonesia, ialah warisan birokrasi masa lalu, yang lebih mengedepankan pada pendekatan relasi patrimonialistik. Melalui relasi ini, para birokrat pejabat negara, pegawai pemerintah, kaum pengusaha, dan aparat penegak hukum, bertemu membentuk jejaring korupsi, yang memberi untung bagi mereka, dalam sebuah hubungan patron dan klien. Untuk itu, selain pembentukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi hukum bagi gerak pemberantasan korupsi, dan tentunya disertai dengan langkah nyata penegakan hukum, juga harus dibarengi dengan perubahan paradigma para penyelenggara dan aparat negara. Dalam berbagai kesempatan telah disampaikan bahwa korupsi tidak disebabkan oleh sebab tunggal, misalnya gaji kecil atau karena kemelaratan, akan tetapi oleh berbagai sebab, yaitu jeleknya berbagai sistem yang dilaksanakan di Indonesia. Misalnya: a) sistem hukum, pembangunan hukum sangat sektoral yang justru memberikan peluang praktik mafia peradilan; b) sistem politik, lebih menonjolkan politik praktis yang lebih mengutamakan upaya memperoleh kekuasaan; c) sistem administrasi kepegawaian, yang masih bernuansa kolusi dan nepotisme dalam rekruitmen dan penempatan pegawai; d) sistem sosial, yang tidak dapat membedakan hak milik pribadi dan publik sehingga banyak aset publik digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk tidak dikenalnya konsep benturan kepentingan (conflict of interest) sehingga terjadi berbagai rangkap jabatan di sektor publik; e) sistem pengawasan, tiadanya sistem pengawasan yang memadai dan hampir tiada sanksi terhadap para pelanggar. Berbagai kondisi tersebut diperparah oleh berkembangnya budaya feodalisme terutama di lingkungan birokrasi yang pada hakikatnya pemborosan dana publik dan mengurangi efisiensi kinerja. Kendati begitu, seperti telah diuraikan di atas, sekadar upaya penciptaan regulasi dan penegakan hukum tentu tak cukup untuk membabat habis korupsi. Perlu perubahan paradigma para aparat negara, dalam penyelenggaran pemerintahan maupun birokrasi. Harus diciptakan demarkasi, yang memberikan batasan tegas antara birokrasi patrimonialistik masa lalu yang korup, dengan birokrasi rasional yang bebas korupsi. Pengalaman dari berbagai negara yang berhasil memberantas korupsi, seperti Malaysia, Singapura, dan Korea, dapat disimpulkan bahwa memberantas korupsi perlu ada komitmen kuat khususnya untuk mengubah nilai-nilai sosial yang telah menyimpang. Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan dengan pendekatan legal semata, tetapi harus dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pendidikan dan sosiologi.
Metodologi penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan suatu analisis teoritis tentang sebuah metode atau cara. Penelitian merupakan sebuah penyajian yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengetahuan.
" Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan publik atau perilaku tidak mematuhi prinsip mempertahankan jarak (keeping distance) " - Jeremy Pope - . Banyak pihak berasumsi bahwa korupsi telah menjadi bagian dari budaya sejak lama. Karena ada kesan perilaku korupsi melakukan tindakan tercelanya karena tuntutan dari masyarakat sekitarnya. Penulis buku ini berpendapat upaya memberantas korupsi dapat dilakukan dengan pendekatan budaya, dengan menanamkan budaya anti korupsi di lingkungan organisasi. Tesis ini didasari pengalaman penulis melakukan upaya tersebut, disertai dengan seperangkat instrumen assesmen dan evaluasi yang telah diuji coba di organisasi pemerintah daerah. Dengan instrumen tersebut, pembaca akan mudah mengaplikasikannya di organisasi masing-masing.
Buku ini disusun sebagai usaha menyajikan aspek penelitian kuantitatif sekaligus nilai pentingnya sebagai salah satu aliran utama dalam metodologi penelitian. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Buku ajar ini secara garis besar berisitentang konsep dasar apotek, pendirian apotek, pengelolaan apotek, pengelolaan resep dan obat-obat khusus, pelayanan apotek, penetapan harga obat vipengelolaan keuangan apotek, dan jaminan mutu pelayanan apotek. Penyusunan buku ajar ini merupakan salah satu upaya untuk melengkapi bahan ajar pada mata kuliah Farmasi Komunitas.
